Pasangan penyakit ginjal Indonesia menghadapi tantangan berat seiring melonjak nya
temuan khusus dari tahun ke tahu. Selama ini sebagian besar penderita sangat beruntung
pada prosedur cuci darah (Hemodialisis) rutin untuk sekedar menyambung nyawa.
Namun, ketergantungan pada terapi seumur hidup ini berimbas langsung pada beban
pembiayaan kesehatan yang masif bagi negara.
Sebagai jalan keluar permanen, pemerintah tengah mengajak langkah regulasi menuju
era transplantasi ginjal berbasis donor jenazah (kadaverik).
Ketua komite Transplantasi Nasional dan Konsultan Spesialis Kedokteran penerbangan,
Prof, DR ,dr Budi Sampurna, DFM. SH. SP .FK. SP. KP menyampaikan bahwa penyusunan
aturannya terus di gelar agar segera rampung.
Babak baru Transplantasi Ginjal lewat Donor Darah jenazahÂ
Lonjakan Pasien dan beban tagihan
Urgensi percepatan aturan ini di latari olehdata survei nasional yang mecatat sekitar
0,2 persen populasi Nusantara menderita gagal ginjal. Kasus ini bertambah sekitar 6.000
pasien baru setiap tahunnya memaksa ratusan ribu jiwa antre di fasilitas kesehatan.
BPJS mengatakan sekarang ini yang dirawat dengan homedialisis
setidaknya yang tercatat tinggi 120.000 sampai 200.000 ungkap dr. Budi
Antrean panjang pasien di ruang rawat tersebut secara otomatis menguras kas jaminan
kesehatan nasional dalam jumlah yang fantastis. Besarnya kalau BPJS saja sudah 13 T(triliun) ucap dia.
Demi melepaskan pasien dari siklus pengobatan mahal itu, opsi penanganan paling ideal adalah lewat
transplantasi ginjal. Sayangnya, sejak inisiatif ini dimulai pada tahun 1977, total prosedur sukses
baru menyentuh angka 2.864 kasus karena krisis ketersediaan organ dari pendonor hiudp.
Persiapan Infrastruktur dan aturan digital
Guna mengatasi defisit pasokan oragan penyambung nyawa tersebut kementrian kesehatan mulai
menyusun pengandaan donor jenajahKonsep ini memungkinkan pengambilan organ fungsional dari
pasien yang telah divonis mati batang otak, atas persetujuan keluarganya. Di banyak negara maju,
model donasi ini telah lama menjadi kunci keberhasilan kelangsungan hidup pasien.
“Karena di mana-mana, di semua negara, donor dari orang mati itu paling banyak diperoleh,” terang dr.
Budi. Agar sistem donasi massal kelak berjalan mulus dan minim sengketa, pemerintah diwajibkan merakit
infrastruktur pendataan digital yang saling terhubung. “PP-nya mewajibkan kita untuk menerima pendaftaran
calon donor, calon resipien itu, melalui sistem IT yang ter-connect dengan Satu Sehat,” imbuh dia.
Bukan sekadar mengandalkan teknologi, instrumen pendukung di lapangan juga tengah dibentuk
melalui sebuah lembaga khusus bernama Organ Procurement Organization (OPO). Lembaga pengadaan
organ ini akan bergerak masif menggandeng tokoh lintas agama dan penyuluh relawan demi memberi edukasi
persuasif kepada keluarga calon pendonor di rumah sakit.
Kesiapan praktik medis dan kolaborasi
Di saat pemerintah sibuk mematangkan kerangka aturannya, pihak rumah sakit pun bergerak cepat menyetarakan
kompetensi klinis bedah kadaverik.Dokter Spesialis Urologi, Konsultan Urologi Transplantasi dan Guru Besar Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Siloam Hospitals Asri, Prof. Dr. dr. Nur Rasyid, Sp.U(K) memastikan
penerimaan konsep ini sudah disepakati merata.Pada prinsipnya setuju, semua agama oke dengan cadaveric,” ucap dr.
Rasyid. Menariknya, kesiapan layanan swasta tersebut justru diikat kuat oleh komitmen kolaborasi bersama institusi
kesehatan publik.
Bila regulasi resmi diketok dan jaringan medis ini mengantongi izin dari satu keluarga pendonor jenazah, sepasang ginjalnya
dipastikan tidak akan dimonopoli. “Kabar baiknya, kalau ada satu aja donor jenazah yang kita peroleh, maka kita commit satu
akan dikerjakan di Asri, satu lagi akan dikerjakan di RSCM sebagai rumah sakit pemerintah,” pungkas dr. Rasyid.
